Rusia Tawarkan Minyak Murah, Hafisz Tohir Minta Pemerintah Melakukan Pertimbangan

PALEMBANG BS - Wakil Ketua BKSAP DPR Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan bahwa pemerintah semestinya merespon tawaran minyak murah dari Rusia. Alasannya, karena Indonesia adalah negara berdaulat yang siap berdagang dengan negara mana saja.“Kita tidak punya kepentingan terkait dengan perang Rusia-Ukraina, jadi kita bisa beli minyak dari mana saja,"kata Hafisz, Kemarin (17/9)

Mestinya, kata Mantan Ketua Komisi V DPR ini aspek perdagangan internasional tidak dikait-kaitkan dengan kepentingan politik negara-negara besar. “Kita ini Non Blok, tidak ikut blok AS dan blok Rusia, jadi pemerintah tidak perlu takut dengan siapapun,”ujar Hafisz. 

Terkait dengan ancaman embargo AS jika membeli minyak Rusia, Waketum PAN ini menegaskan Indonesia harus pandai-pandai melakukan diplomasi, seperti yang dilakukan Turki saat ini. “Mereka beli gas Rusia, namun juga beli pesawat tempur dari AS,” ucapnya.

Diakui Anggota Fraksi PAN, dampak perang Rusia-Ukraina menyebabkan terjadinya krisis energi dan pangan secara global. “Pasokan dan jalur distribusi terganggu, sehingga harga minyak dan gas dunia menjadi mahal, karena itu berdampak di dalam negeri,” ujarnya.

Menyinggung soal Forum P20, Hafisz menambahkan bahwa delegasi DPR RI mengajukan sejumlah draf joint statement untuk dibahas dalam Forum P20 Summit, Oktober mendatang. Bila disetujui, usulan tersebut akan menjadi keputusan bersama. “Masukan pertama adalah menyuarakan kebutuhan pendanaan perubahan iklim yang dijanjikan
negara -negara maju, sebesar 100 miliar dolar AS,” tuturnya lagi.

Menurutnya, Indonesia selama ini diminta mematuhi dan mengikuti Paris Agreement terhadap climate change, green economy dan sebagainya.

“Masukan kedua, mendorong World Trade Organization (WTO) untuk terus melakukan negosiasi dan memperbaiki sistem perdagangan global. Hal itu dalam rangka mencegah overfishing dan overcapacity,” ujarnya.

Kemudian yang ketiga, mendukung pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF) for Pandemic, sebagai wadah kerja sama finansial. Yakni dalam mendukung pemulihan paska pandemi.

“Adapun yang keempat adalah menyerukan penguatan peran parlemen paska pandemi. Yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” imbuhnya.

Bertentangan dikatakan, upaya-upaya pemulihan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Seperti transparansi, partisipasi publik, penyelenggaraan pemilu dan lain-lain.(suh)