PALEMBANG,BS - Setelah melapor di Polda Sumsel Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Nibung melapor ke Komisi IV DPRD Sumsel untuk menyetop operasional angkutan batubara di Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara.
"Berdasarkan hasil rapat dengan Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan aliansi masyarakat ada beberapa persoalan yang akan kami tindak lanjuti,"kata Anggota Komisi IV Oktafiansyah usai rapat, Selasa (20/12).
Dilanjutkan Oktafiansyah, pihaknya akan segera memangil PT SRG selaku perusahaan angkutan batubara dalam waktu dekat.
"Kita akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan SRG sehingga informasi yang diterima oleh Komisi berimbang bukan hanya dari satu pihak,"kata politisi PKB ini.
Dirinya belum dapat menjadwalkan kapan pemanggilan akan dilakukan karena ini sudah akhir tahun."Setelah itu kita akan melakukan pengecekan lapangan secara langsung,"ujarnya.
Berdasarkan hasil laporan dari Dishub dan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perusahaan SRG belum dikeluarkan izin operasional namun perizinan masih diproses sejak awal bulan lalu operasional PT SRG dihentikan.
Menurut Oktafiansyah persoalan ini sangat dilema PAD yang sangat besar bagi Kabupaten Muratara namun disisi lain jalan yang dilalui oleh SRG ini berdebu dan rusak."Mereka (SRG) melalui jalan umum itu diperbolehkan namun ada aturan yang harus dipatuhi seperti tonase dan sebagainya,"kata dia.
Kuasa Hukum Gerakan Masyarakat Peduli Nibung Abdul Aziz usai meminta Polda Sumsel,DPRD dan Pemprov Sumsel untuk
menghentikan pengangkutan batubara yang diduga dilakukan ilegal yang berada di Desa Nibung Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara."Yang mengangkut PT SRG diduga tidak memiliki izin usaha,"kata Aziz.
Yang kedua, Dikatakan Aziz meminta kepada kedua perusahaan untuk memperbaiki jalan yang rusak selama 2 tahun operasional tersebut.
"Jalan yang rusak jalan dari Desa Berigin Makmur 2 Kecamatan Rawas Ilir menuju simpang Nibung Kecamatan nibung kabupaten Muratara mencapai 28 KM jalan yang rusak berdasarkan data dari PUPR Muratara, jalan ini sepanjang 58 KM yang dilalui,"ujarnya.
Pihak akan terus memperjuangkan persoalan sehingga masyarakat tidak dirugikan lagi dari operasional angkutan batubara ini.(suh)