PAN Palembang Siapkan Dua Skema Tertutup dan Terbuka

PALEMBANG,BS - Belum diputuskan sistem pemilu oleh KPU, membuat seluruh partai politik menunggu, namun PAN Palembang tetap terus bergerak dan kemarin dari beberapa waktu yang lalu mereka sudah melaksanakan pleno penetapan nomor urut Caleg di DPD PAN Kota Palembang.

"Jadi kalau nanti skemanya sistem Pemilu terbuka, tentunya PAN sudah bisa bekerja. Tapi kalau skemanya tertutup nanti kami akan buat kategorisasi di internal partai,"kata Ketua DPD PAN Palembang Fajar Febriansyah, Senin 12 Juni 2023.

Misalnya di satu Dapil itu ada lima caleg, kalau di situ ada lima kecamatan maka satu caleg harus bertanggungjawab satu kecamatan dengan jumlah pemilih tertentu yang akan dibagi rata. Sehingga nanti di daerah yang caleg tersebut memenangkan Pemilu itu yang duduk, walaupun dengan sistem Pemilu Proporsional tertutup.

"Jadi kita bagi kelurahan atau bagi pemilihnya saja, kategori penguasaan wilayah. Itu kalau proporsional tertutup," jelasnya.

Akan tetapi kalau sistemnya proporsional terbuka, semua caleg tentunya masing-masing punya basis konstituen tersendiri. Jadi semua punya peluang yang sama. Tapi kalau PAN sampai hari ini pihaknya masih meyakini hasilnya MK akan memutuskan sesuai kehendak masyarakat yaitu Pemilu Proporsional Terbuka.

"Target kami memang realistis, mau sistem terbuka ataupun tertutup, InsyaAllah PAN ini ke depan 8 kursi bergeser dari 6 kursi yang hari ini jadi di DPRD Kota Palembang. Karena melihat pemetaan Dapil terjadi konstelasi politik nasional maupun politik daerah," katanya.

Hanya saja kata Fajar, kalau melihat beberapa Parpol di Kota Palembang, mereka juga sedang menyusun strategi dan juga banyak kandidat calon Walikota yang juga belum memiliki bendera partai tentunya punya banyak kepentingan dengan partai itu sendiri.

PAN akan mempersiapkan kadernya dari internal maupun eksternal yang memang mumpuni dan layak memimpin Kota Palembang. Alat ukurannya hasil Pemilu Legislatif 2024 ini.

Jadi SK untuk nomor urut dan Daftar Nomor Urut itu ditentukan oleh DPP PAN. Itu rule (aturannya) dari KPU. Bukan SK dari DPD Partai. PAN Kota Palembang sudah mengirimkan permohonan itu ke DPP.

"Tinggal kami menunggu serentak se-Indonesia pengembalian berkasnya. Baru nanti kami akan jajaki kembali kesiapan itu. Kita ada Rakor-Rakor Bacaleg dan kita punya waktu sampai September penetapan nomor DCT. Masih bisa diubah-ubah," jelasnya.

Menanggapi rumor nomor urut Bacaleg di partai-partai dikabarkan ditentukan besaran tarif yang harus disumbangkan ke partai, Fajar memberikan penjelasan.

"Ini kalau kita bisa kasih bocoran, PAN yang kita ajukan itu tidak serta merta incumbent itu di nomor 1. Karena kami meyakini PAN selama ini memperoleh kursi dengan kebersamaan dan gotong-royong," jelasnya.

Jadi nanti bisa dilihat di hasil akhir PAN itu tidak harus incumbent itu nomor urut 1. Terbukti karena kami dari hari ini misalnya di Dapil 1 Kgs Ishak Yasin yang duduk Ketua Komisi 3, itu kemarin nomor urut 4.

Kemudian Ahmad Sobli Fadillah itu nomor 6. Sudirman nomor 5. Dauli nomor 5. Ruspanda Karimullah yang nomor 1. DR Fauzi Ahmad nomor 2.

Tidak ada mesti nomor 1 yang jadi. Kecuali Ruspanda nomor urut 1, itupun ngotot-ngototan kita suara terakhir dan menghadapi di MK juga.

"Kita perbaiki, kita berikan pembekalan kepada Bacaleg kami dengan harus tetap semangat, tidak harus nomor urut. Nomor urut berapapun kita punya kesempatan untuk duduk," ujarnya.

Apakah ada iuran mendapatkan nomor urut kecil Bacaleg?."Kalau kita di PAN ini boleh dicek lahir dan batin karena kami meyakini bahwa di Palembang ini menjadi hubnya parpol di Sumsel khususnya di PAN," terangnya.

Menurutnya, di PAN sampai hari ini menyusun regulasi di internal partai nomor 1 itu, nomor 2 itu, nomor 3 itu memang yang mempunyai kerja-kerja politik yang baik melalui tahapan mekanisme survei dan pemetaan yang sudah dibuat oleh Komite Pemenangan Daerah di Kota Palembang.

Jadi tidak ada iuran-iuran itu. Bahkan sampai hari inipun untuk mempersiapkan alat kontak seperti bendera, baju kaos dan spanduk itu masih dari internal partai. Saksi juga partai yang membiayai, semua TPS sudah kita input dua orang. Sudah ada Badan Saksi Daerah. Sudah lengkap.

"Kalau di partai lain Caleg itu kalau saya mengutip dari teman-teman misalnya di partai lain meminta nomor 1 harus Rp 150 juta kompensasi untuk pembiayaan saksi, di PAN tidak ada. Memang kami meminta kesiapan lahir dan batin. Kami juga melihat kesiapan logistik. Karena tidak bisa maju kalau tidak memiliki logistik itu," bebernya.Logistiknya sudah siap belum? Termasuk juga pendanaan. Nah itu saja yang kami hanya melihat, bukan mengelola itu. Tapi nanti dari semua Bacaleg itu akan kami kumpulkan semua pendanaan itu di rekening yang sudah disiapkan oleh KPU juga. Namanya rekening Parpol untuk Pemilu ini.

"Kami minta disetorkan di situ. Dari situ ada yang kita belikan bendera. Tapi semua kita kembalikan kepada calegnya masing-masing. Tidak ada yang dikelola oleh partai,"pungkasnya.(suh)